Pengadilan Negeri Dompu Menuju Akreditasi Pelayanan Publik

Ketua PN Dompu
Ketua PN Dompu, Toni Widjaya (kiri), usai memantau lingkungan kerja (suarabbc/01)

SUARABBC.COM, Dompu – Guna mendapatkan akreditasi pelayanan publik yang baik dengan nilai lebih, Pengadilan Negeri Dompu, Nusa Tenggara Barat saat ini tengah melakukan perbaikan menuju perubahan pelayanan publik.

Ditemui dikantornya, Wakil Ketua PN Dompu Suba`i menjelaskan, lembaganya memiliki program akreditasi penjaminan mutu, yang pertama adalah pelayanan publik harus dikedepankan lebih optimal, artinya tidak lagi membutuhkan waktu yang lama, semuanya online dan terakses dengan baik.

Wakil Ketua PN Dompu
Wakil Ketua PN Dompu, Suba’i, SH

Untuk mendapatkan akreditasi tersebut, pelayanan harus cepat, prima, optimal, dan sesuai SOP. Menurutnya pelayanan dimaksud pelayanan cukup satu hari. Selain itu keterbukaan informasi publik, pengadilan yang bersih dan berwibawa, serta profesional. “Dan yang lebih penting yaitu bebas dari KKN,” ujar dia.

Untuk optimalisasi pelayanan, ketersediaan SDM yang handal terang dia merupakan salah satu faktor, dimana semua Hakim dan ASN harus bersertifikasi. “Yang belum punya sertifikat kita usulkan untuk ikut pelatihan baik Hakim maupun ASN,” terang dia, Senin, 2 Oktober 2017.

Hal lainnya sebagai bagian untuk akreditasi termasuk persediaan sarana dan prasarana, dimana hal tersebut akan dioptimalkan demi terciptanya lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman. “Semua sudah terpenuhi, mudah-mudahan kita dapatkan nilai A exelent, inikan wartawan bisa melihat, bagaimana ada kemajuan,” harapan dia.

Terkait upaya menuju akreditasi, pihaknya sudah melakukan pengajuan dan minggu depan tim dari MA akan turun menilai.

Jika memungkinkan, ujarnya jika berhasil mendapatkan nilai akreditasi yang baik, paling tidak kelas Pengadilan bisa naik  kelas ke IB, tapi itu tergantung dari pusat.

Syarat lainnya ungkap Suba`i, dalam pengelolaan keuangan harus mengedepankan transparansi, dan tidak boleh main-main. Kemudian akuntabel dan publik bisa menilai, seperti sisa biaya perkara bisa diakses langsung dan terpublish semua. (sbbc/01).